Provinsi Banten Kembali Raih Anugrah Parahitna Ekapraya

JAKARTA – Gubernur Banten - Hj.Ratu Atut Chosiyah kembali mendapatkan penghargaan Anugrah Parahitna Ekapraya (APE), sebuah penghargaan atas pengabdian, komitmen dan pengimplementasian strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan yang penyerahan penghargaanya dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) - Susilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak peringatan Hari Ibu ke-84 tingkat nasional di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (18/12).

Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Banten memperoleh penghargaan Anugrah Parahitna Ekapraya yang kelima kalinya di tahun 2012. Selain Banten ada pula yang mendapatkan penghargaan APE yaitu dari 12 kementerian/lembaga di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Sedangkan untuk tingkat provinsi sebanyak 21 provinsi termasuk Banten, di antaranya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Lampung, Sumetera Selatan, Kalimantan Barat, Sulwaesi Tengah, Sumetera Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan. selain di tingkat provinsi, ada 42 lagi penghargaan yang diberikan untuk tingkat kabupaten/kota di antaranya dari Kota Surabaya, Kabupaten Rembang dan dan Kabupaten Badung (Provinsi Bali).

Pada saat acara kunjungan Tim Penilai APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan beberapa waktu lalu, Gubernur pernah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten bertekad untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan sesuai dengan kemampuan dan eksistensinya untuk berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

“Dengan diterbitkannya Perda Nomor 10 tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah hal itu telah menunjukkan bahwa strategi pengarusutamaan gender di Provinsi Banten telah masuk dalam program pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi dan monitoring” jelas Gubernur beberapa waktu lalu.

Provinsi Banten dalam meningkatkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki telah bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan di antaranya dengan Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), PKK dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain itu juga kerjasama dilakukan dengan pihak perbankan untuk meningkatkan perekomian keluarga melalui PNPM Mandiri dan simpan pinjam perempuan yang saat ini sudah berjalan dengan pengembalian sangat baik di 154 kecamatan yang ada di Provinsi Banten, hanya 2 kecamatan saja yang saat ini belum memenuhi target tersebut.

“Dalam rangka menunjang keterpaduan dan keberlangsungan program pembangunan berbasis gender, anggaran untuk pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender setiap tahunnya meningkat, selaras dengan ditetapkannya kebijakan di setiap SKPD minimal satu kegiatan responsif gender” ujar Gubernur.

Presiden RI dalam mengimbau agar semua pihak untuk mencegah pelecehan terhadap kaum perempuan. Semua pihak diminta untuk melindungi hak-hak dan menghormati kaum perempuan.

“Saya minta kepada semua pemimpin di negeri ini baik formal maupun nonformal untuk menjadi contoh dan teladan. Itulah amanah dan tugas seorang pemimpin yang tidak mudah” ungkapnya.

Presiden juga mengingatkan kepada kaum ibu dan perempuan untuk menyukseskan pembangunan yang digagas dalam millenium development goals (MDGs). Sehingga di 2013 mendatang diharapkan bangsa-bangsa sedunia dapat menghapuskan kemiskinan di negaranya masing-masing.

Menteri Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak-Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang adil dan setara di dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan di dalam memperjuangkan kesejahteraan ekonomi, sosial, politik dan hukum serta mendapatkan akses dan kesempatan yang sama di dalam mendapatkan sumber daya pembangunan, termasuk akses informasi, teknologi dan komunikasi dan perlakuan yang adil di muka hukum.

“Untuk itulah kemajuan yang sudah dicapai kaum perempuan dan laki-laki di dalam tujuan pembangunan MDGs perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan” tegas Menteri.